Konsolidasi Kekuasaan dan Tantangan Demokrasi di Era Kepemimpinan Joko Widodo: Antara Pembangunan Ekonomi dan Stabilitas Politik

Abstract

Kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 mencerminkan transformasi dalam tata kelola politik dan demokrasi Indonesia. Berbeda dengan pendahulu-pendahulunya, Jokowi mengutamakan pembangunan ekonomi, khususnya infrastruktur, sebagai prioritas utama pemerintahannya, dengan tujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. Namun, konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Jokowi, termasuk kooptasi partai oposisi, penggunaan patronase politik, dan keterlibatan militer dalam urusan sipil, menimbulkan kekhawatiran terkait melemahnya checks and balances, transparansi, serta kualitas demokrasi. Meski berhasil menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan akselerasi pembangunan, konsolidasi ini juga diiringi kritik terhadap penurunan kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan meningkatnya peran eksekutif di atas lembaga legislatif serta yudikatif. Tantangan lain dalam kepemimpinannya termasuk dinamika konflik di Papua, penerapan UU ITE yang kontroversial, serta peran Indonesia dalam diplomasi internasional. Studi ini menyoroti bagaimana Jokowi mengelola kekuasaan dan menjalankan agenda pembangunan di tengah kritik terkait potensi kemunduran demokrasi.